Situs Resmi Pemerintahan Propinsi Nusa Tenggara Barat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2005 memuat kebijakan pembangunan terkait dengan kebijakan APBD maupun APBN yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008. Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) diawali dengan kondisi umum yang menguraikan kemajuan pembangunan yang sudah dicapai serta masalah dan tantangan yang dihadapi untuk masing – masing bidang pembangunan. Berdasarkan masalah dan tantangan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang dicapai dengan mengacu pada agenda pembangunan tahun 2005.

DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMAMAN, Dalam rangka membangun stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah sejalan dengan dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI, secara nasional telah terjadi perubahan-perubahan paradigma, redifinisi, restrukturisasi dan reinterpretasi terhadap peran dan fungsi TNI. TNI hanya menjadi institusi pertahanan yang lebih profesional dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan negara. Sejalan dengan pemisahan Polri dari struktur organisasi ABRI diharapkan Polri lebih profesional dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selengkapnya

Di BIDANG POLITIK, Proses demokratisasi yang berlangsung beberapa tahun terakhir merupakan tahap yang paling penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan Pemilu pada tahun 2004 merupakan keberhasilan dalam membangun sistem politik yang demokratis, amandemen UUD 1945, disahkannya berbagai peraturan perundangan di bidang politik termasuk peraturan perundangan mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, terciptanya format baru hubungan pusat dan daerah berdasarkan perundang-undangan otonomi daerah, serta adanya konsensus format baru hubungan sipil militer telah merubah kehidupan politik kearah yang lebih demokratis. Tuntutan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik serta tuntutan atas hak mengeluarkan pendapat dan aspirasi secara bebas telah menjadi salah satu karakteristik utama dalam kehidupan politik saat ini. Perubahan mendasar ini apabila dikelola secara tepat, dapat menjadi modal yang penting dalam melanjutkan proses demokratisasi ke depan.Selengkapnya

Di BIDANG HUKUM, Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien sangat diperlukan pembangunan di bidang hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu telah dilakukan telah dilakukan berbagai upaya perbaikan yang terencana dan simultan, melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasilnya tercermin antara lain dari membaiknya tertib administrasi, membaiknya sistem kenaikan pangkat dan pembinaan PNS, berfungsinya baperjakat, serta dikeluarkannya kebijakan perampingan lembaga daerah yang rasional sesuai dengan kebutuhan (PP Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2003).Selengkapnya

DI BIDANG EKONOMI, Ekonomi makro Provinsi NTB sampai tahun 2003 dapat dilihat dari beberapa variabel, antara lain yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pertumbuhan ekspor, dan investasi.
Pertumbuhan PDRB NTB tahun 2003 adalah 3,10 % ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor pertanian dan industri pengolahan terus meningkat, pada tahun 2003 sektor pertanian mencapai 3,16 % sedangkan sektor industri pengolahan 6,49 %. Sementara itu sektor lainnya mengalami penurunan, sehingga pada tahun yang sama hanya sekitar 2,94 %. Sedangkan kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, dan lainnya terhadap PDRB 2003 secara berturut-turut adalah 24,38 %, 4,27 %, dan 71,35 %.
Stabilitas ekonomi di daerah terus membaik seiring dengan relatif stabilnya nilai tukar rupiah, laju inflasi dan suku bunga menurun serta cadangan devisa secara nasional meningkat. Rata-rata kurs harian rupiah mencapai Rp8.572.- per dolar AS atau menguat 8,0 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya; laju inflasi menurun menjadi 5,1 %; serta suku bungan SBI 1 bulan turun menjadi 8,3 %, maka hal ini berdampak positif pada perkembangan ekonomi makro di daerah antara lain pertumbuhan ekspor non migas, dan ketenagakerjaan. Sedangkan Laju inflasi pada tahun 2003 sekitar 1,82% menunjukkan kondisi yang membaik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu diatas 7,5%.
Atas dasar kondisi ekonomi diatas, sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan (sustainable) serta kondisi sosial politik yang semakin kondusif, maka keterlibatan aktif masyarakat tetap dipertahankan dan diharapkan untuk diletakkan sebagai kebijakan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat (community base).
Berdasarkan indikator makro ekspor dan impor, perekonomian Provinsi NTB memperlihatkan kecenderungan positif dan memiliki prospek yang baik dalam menghadapi era globalisasi. Nilai ekspor NTB lima tahun terakhir memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Sebaliknya, nilai impor total tidak mengalami perubahan siginifikan bahkan cenderung stagnan. Tahun 1998 ekspor NTB keluar negeri baru mencapai Rp 83,27 M, meningkat menjadi sekitar Rp 4,108 T tahun 2002, dan tahun 2003 meningkat menjadi Rp 4,412 T, sedangkan untuk ekspor antar provinsi justru tidak mengalami peningkatan berarti, bahkan jika dibandingkan dengan Tahun 1999 justru pada Tahun 2002 mengalami penurunan. Prospek ekonomi makro ini pun lebih diperkuat dengan telah berkurangnya peran impor.
Pada tahun 2004 investasi pembangunan di NTB akan dilaksanakan dengan dukungan dana pusat (rupiah murni dan pendamping bantuan luar negeri), dana pusat dekonsentrasi, tugas pembantuan, dana APBD dan swasta. Investasi pembangunan melalui dana pusat sebesar Rp. 509.414.000.000 dan dukungan dana APBD sebesar Rp. 440.932.313.113 yang terdistribusi kedalam belanja aparatur 50,73 % dan belanja publik 49,27 %. Sementara itu, dukungan masyarakat/swasta/dunia usaha pada tahun 2003 berjumlah 202 perusahaan (PMA =104, PMDN = 98 perusahaan) dengan jumlah investasi PMA sebesar US$ 3,077,300,000.00 dan PMDN sebesar Rp. 859.736.400.000. Investasi swasta terdistribusi pada kegiatan jasa pariwisata, pertanian, jasa pelayanan umum, industri manufaktur, kehutanan dan perkebunan, pertambangan, dan komunikasi.Selengkapnya

Di BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH terjadi perubahan yang cukup mendasar pada tata pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangannya. pemerintah daerah melakukan reorganisasi kelembagaan, penempatan sumber daya manusia aparatur Pemda, pengolahan keuangan daerah, dan pengembangan kapasitas anggota legislatif di daerah.
Beberapa daerah secara aktif mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh. Dengan keterbatasan yang ada, beberapa wilayah tertinggal di sejumlah daerah ditangani melalui peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana fisik, sosial, ekomomi, SDM, dan kelembagaan; berbagai pembangunan sarana dan prasarana serta usaha ekonomi produktif berbasis kelompok masyarakat dikembangkan di perdesaan dan perkotaan; berbagai program pembangunan dilanjutkan, termasuk program penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh di perkotaan diteruskan; serta berbagai peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang diselesaikan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Di BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan sebagai upaya mendukung keberlajutan pertumbuhan ekonomi di daerah terus diminimalisasi melalui program rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan. Saat ini terjadi penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ditandai oleh semakin luasnya lahan kritis akibat kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang berasal dari eksploitasi maupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Hal ini berdampak pada semakin berkurangnya kualitas sumberdaya air maupun sumberdaya flora dan fauna.
Program rehabilitasi hutan dan lahan kritis diupayakan sebagai suatu gerakan moral bagi seluruh komponen masyarakat yang dituangkan didalam Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun. 2003-2008; demikian pula program gerakan ini diimplementasikan pada program pembangunan kelautan dan perikanan yang secara serentak dan terpadu dilakukan di seluruh daerah pada wilayah pesisir, laut dan perairan tawar potensial. Seperti diketahui lahan untuk pengembangan budidaya perikanan laut dan payau yang dimiliki NTB seluas 42.595 hektar dan baru dimanfaatkan seluas 6.528 hektar (15 %). Pengembangan perikanan budidaya laut, payau, maupun air tawar menjadi perhatian utama untuk dikembangkan seperti budidaya tambak udang, rumput laut, kerang, mutiara, abalone, lobster, kerapu dan budidaya ikan karang lainnya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
Jenis rumput laut yang sudah dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat NTB adalah jenis sango - sango (Greacilaria), Geranggang (Encheuma-Spinosum) dan Kottomi (Eucheuma Cottomi), yang diperkirakan mencapai 5.910 hektar dengan potensi produksi diperkirakan mencapai 591.000 ton per tahun, yang menyebar pada masing-masing Kabupaten yaitu :

Sedangkan Jenis mutiara yang dihasilkan Nusa Tenggara Barat adalah mutiara bulat (round pearl) dan mutiara setengah bulat (half pearl).

Di samping itu, upaya pencarian cadangan-cadangan tambang baru terus diupayakan dan dilanjutkan dengan tetap dibawah pengawasan institusi teknis untuk menjaga keseimbangan lingkungan, antara lain dengan menerapkan peningkatan teknologi yang ramah lingkungan serta proses pengolahan hasil tambang dan perbaikan kerusakan lingkungan di areal bekas penambangan. Membaiknya tingkat kesadaran masyarakat tentang arti penting lingkungan hidup meningkatkan keserasian hubungan antara kebutuhan manusia dan kemampuan ekosistem (lingkungan), dalam mendukung kehidupan guna menghindari kerusakan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih besar.
Upaya didalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan wilayah di daerah tetap menjadi perhatian pemerintah yakni; pada peningkatan fungsi sarana dan prasarana baik yang telah ada maupun yang belum ada melalui pembukaan akses-akses baru pada wilayah-wilayah yang tergolong lambat perkembangan ekonominya.

Di BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), berbagai upaya peningkatan kualitas SDM semakin menunjukkan kemajuan, tercermin dari membaiknya beberapa indikator seperti kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun Dari sisi kualitas sumberdaya manusia, secara umum provinsi NTB masih berada pada tingkat yang rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB secara signifikan telah mampu meningkat, namun secara absolut pada seluruh komponen yang mempengaruhi masih berada pada peringkat terendah diantara 32 provinsi di Indonesia.
Dari indikator pendidikan, angka buta aksara di NTB tergolong sangat tinggi apabila dibandingkan dengan angka nasional. Sedangkan Prosentase penduduk umur 15 tahun keatas yang tidak dapat membaca dan menulis di NTB pada Tahun 1999 sekitar 27,2 % dan angka tersebut merupakan penurunan yang moderat apabila dibandingkan dengan angka tahun 1996 sebesar 32,0 %. Angka buta aksara di perdesaan lebih tinggi (sekitar 30 %) dibandingkan perkotaan (10-15 %). Selanjutnya, Angka Melek Huruf sejak 1999 sampai 2002 mengalami peningkatan

DI BIDANG KESEHATAN, rata-rata lama sakit penduduk NTB pada tahun 2002 adalah 6,47 hari lebih tinggi dari angka nasional selama 4 hari. Namun demikian, posisi derajat kesehatan masyarakat Provinsi NTB sudah berada pada posisi tengah secara nasional. Dan apabila dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat suatu daerah, AKB di Provinsi NTB mengalami penurunan dari 69,30 pada tahun 1999 menjadi 58,14 pada tahun 2002. Meskipun AKB ini masih cukup tinggi dan di atas angka nasional, akan tetapi penurunan AKB di NTB jauh lebih tajam dibandingkan AKB nasional.
Untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan di daerah berbagai upaya dilakukan antara lain; membuka pendidikan-pendidikan baru dibidang kesehatan seperti pembukaan fakultas kedokteran di Universitas Mataram serta meningkatkan kualitas lembaga pendidikan kesehatan yang diselenggarakan oleh institusi kesehatan sendiri . Diharapkan dari adanya pendidikan-pendidikan serta upaya peningkatan kualitas ini akan dapat menjawab kendala yang selama ini dirasakan masyarakat.

DI BIDANG KEBUDAYAAN. Ditinjau dari sudut sosial budaya, penduduk NTB masih tergolong tradisional yang bersumber pada kebudayaan suku asli masyarakat, yaitu suku Sasak di Pulau Lombok, suku Mbojo di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu serta suku Samawa di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Dua kebudayaan besar yang pernah mempengaruhi perkembangan sejarah di Indonesia yaitu kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam masih berkembang dan berakar pada masyarakat di NTB.
Gejala kebudayaan dalam kehidupan masyarakat NTB yang sangat menonjol adalah ketergantungan dan kepatuhan masyarakat terhadap tokoh-tokoh pemuka agama atau tokoh adat sebagai tokoh panutan dalam kehidupan sehari-hari, karenanya pengaruh kehidupan beragama yang sangat kental mewarnai kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh sistem patriakhis. Interprestasi ajaran agama yang belum tepat sering mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat yang diimplementasikan pada sistem nilai sosial dan budaya sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kedudukan lelaki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.
Budaya di Nusa Tenggara Barat merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumberdaya utama pembangunan. daerah. Selain itu, budaya daerah yang sangat beragam ini mencerminkan kekayaan budaya nasional dalam bentuk kearifan nasional, ilmu mengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang bersifat spesifik dan unik.

Di BIDANG AGAMA, peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah sangat berkembang dengan baik tidak hanya pada pelaksanaan ritual keagamaan, namun tetrlihat juga dari peningkatan hubungan silaturrahmi antar umat beragama.
Meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan di setiap daerah, semakin memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ibadahnya. Hal tersebut ditandai dngan semakin tumbuh suburnya kegiatan keagamaan di masjid, surau, gereja, pura, dan vihara; semakin giat dan bergairahnya umat beragama dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing; serta semakin intensifnya pengkajian dan pendalaman agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan keagamaan juga memberikan andil yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infak, sadakah, hibah, kolekte, dan punia, dan dana keagamaan lainnya dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan yatim piatu, bantuan bencana alam, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Selengkapnya

B. MASALAH DAN TANTANGAN
Permasalahan pada Bidang hukum adalah masih lemahnya penegakan hukum dan HAM. Sedangkan pada aspek pemerintahan, belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan publik. Upaya penegakan hukum dan HAM yang sungguh-sungguh dan mewujudkan Good Governance akan mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien yang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan upaya mewujudkan Good Governance, perlu dilakukan rasionalisasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
Masalah lain adalah masih lemahnya sistem maupun kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum, mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk mampu merumuskan kebijakan yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangannya.

Di BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih tingginya pertumbuhan jumlah penduduk sekitar 1,23 % per tahun. Hal ini disebabkan karena tambahan pasangan usia subur yang dihasilkan dari ledakan kelahiran atau demografi.
Tantangan lain yang dihadapi adalah berkaitan dengan mobilitas dan persebaran penduduk. Pembangunan ekonomi wilayah yang tidak merata mengakibatkan perpindahan penduduk ke wilayah-wilayah yang lebih maju pembangunannya, sehingga kepadatan penduduk terus meningkat terutama di Pulau Lombok yang dihuni sekitar 63 % dan di Pulau Sumbawa 37%. Tantangan lainnya adalah belum tertatanya administrasi kependudukan secara nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yang menyangkut data kuantitas, dan mobilitas penduduk
Dalam pembangunan kesehatan, permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk, antara lain terlihat dengan masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu, serta tingginya proporsi balita mengalami gizi kurang; tingginya angka kematian akibat penyakit menular seperti tuberkulosis dan malaria; kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelanyanan kesehatan yang bermutu antarwilayah, gender, dan kelompok pendapatan; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan; dan terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.
Sementara iru pembanguanan sosial masih dihadapkan pada permasalahan seperti kemiskinan, konflik sosial, bencana alam, gejala disintergrasi sosial, rawan sosial ekonomi, ketunasusilaan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, yang berakibat pada meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat rentan lainnya. Tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak, serta partisipasi anak dalam proses pembangunan juga masih rendah. Kebutuhan tumbuh kembang anak dalam proses pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan pembangunan yang belum peduli anak.
Pembangunan pemuda dan olah raga cukup membanggakan, ini dapat tercermin dari kualitas atlit yang berasal dari daerah telah mampu berbicara didunia internasional sebagai misal; atlit Voley pantai Prop. NTB yang telah beberapa kali memenangkan ivent-ivent nasional maupn internasional. Namun dunia oleh raga di daerah juga masih dihadapkan pada masih rendahnya kualitas dan partispasi pemuda sebagai generasi penerus dan sebagian dari pembangunan penduduk. Hal ini terkait dengan terbatasnya anggaran didalam pembinaan secara berkesinambungan. Untuk itu didalam Tahun 2005 diupayakan pembinaan pemuda dan olah raga akan semakin ditingkatkan.Selengkapnya

Di BIDANG KEBUDAYAAN, upaya membangun ketahanan budaya daerah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun seiring dengan perkembangan zaman pergeseran budaya yang tadinya sangat dipengaruhi oleh keberadaan suatu tatanan yang sangat dihargai menjadi sedikit tergeser dengan medernisasi akibat globalisasi informasi. Pengaruh ini cukup kuat dan cepat beradaptasi dengan amsyarakat mengingat semakin mudah dan cepatnya masyarakat menerima informasi yang salah terlebih tidak semua masyarakat memiliki tingkat intelektualitas sama. Hal ini tentunya menjadi tantangan pemerintah didalam memfilterisasi arus informasi yang dapat merugikan masyarakat di daerah.. Sehubungan dengan hal tersebut ketahanan budaya daerah perlu ditingkatkan mengingat masih adanya disorientasi tata nilai, krisis indentitas, dan rendahnya daya saing sebagai konsekwensi dari globalisasi informasi. Maka dirasakan perlu melaksanakan pengelolaan kebudayaan yang beragam di daerah untuk menangkal hal-hal negatif dari budaya asing.Selengkapnya

Di BIDANG EKONOMI, meskipun terjadi peningkatan stabilitas ekonomi, kegiatan ekonomi belum tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Di samping berbagai kemajuan yang sudah dicapai, PEMBANGUNAN DAERAH dihadapkan pada permasalahan pokok berupa pengembangan wilayah tertinggal atau wilayah terpencil. Ini haurs ditangani secara berkelanjutan di seluruh pelosok daerah. Sedangkan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh dihadapkan pada kurangnya kesiapan daerah dalam memanfaatkan peluang yang ada, terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya peran swasta dalam pembangunan, serta terbatasnya jaringan sarana dan prasarana fisik dan ekonomi di daerah.
Peran infrastruktur di samping sebagai penunjang dan prasarana pembangunan, juga untuk membuka daerah-daerah yang terpencil. Meskipun perekonomian mulai membaik, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR masih banyak dihadapkan pada berbagai kendala sehingga dukungan infrastruktur bagi pembangunan daerah masih lemah. Kondisi infrastruktur jalan masih dalam keadaan kritis akibat kurangnya dana, meningkatnya pelanggaran kelebihan muatan.. Kualitas pelayanan dan keselamatan semakin menurun dengan tidak memadainya operasi dan pemeliharaan, serta banyaknya infrastruktur yang melampaui umur teknis.
Masalah kelangkaan listrik sudah mulai ada titik terang didalam upaya mengatasi kekurangan daya yang selama ini dihadapi yakni; dengan diupayakannya penggunaan tenaga uap sebagai pembangkit tenaga dan sekarang tahap pertama telah dimulai pada proses pembentukan konsorsium.
Meningkatnya kegiatan ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, terutama yang disediakan alam dan memberi dampak negatif pada ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kecenderungan ini tercermin dari meningkatnya kegiatan eksplorasi sumber daya alam. Hal ini berpengaruh pada penurunan kualitas (degradasi) dan kuantitas (deplesi) sumber daya alam, yang pada akhirnya menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan rakyat.
Kondisi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh pertambahan penduduk yang pesat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi dengan penerapan yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya etika dan perilaku yang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan. Ketiga faktor tersebut akhirnya menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan lingkungan. Kerusakan yang terjadi tidak hanya terbatas pada fisik tetapi juga mengarah pada lingkungan sosial dan budaya, seperti kemiskinan, kelaparan, pelanggaran HAM, dan kepunahan nilai-nilai budaya masyarakat.

PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK tahun 2005 terutama diarahkan untuk mampercepat reformasi serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rangka mempercepat reformasi, pemantapan kehidupan politik diprioritaskan pada proses penyempurnaan dan penguatan kelembagaan politik baik pada lembaga politik penyelenggara negara maupun lembaga politik kemasyarakatan termasuk hubungan antar lembaga-lembaga politik tersebut. Di samping itu, proses reformasi politik perlu mendapatkan dukungan masyarakat melalaui pembanguanan komunikasi, informasi dan media massa untuk mejamin transparansi dan keterbukaan informasi, kebebasan dan kedewasaan pers dan media massa sejalan dengan perundang-undangan yuang berlaku. Pengembangan komuniksasi, informasi dan media massa diperlukan untuk pengembangan demokrasisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAAN dalam tahun 2005 diarahkan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan pelayanan sosial. Sasaran pembangunan kebudayaan pada tahun 2005 adalah terwujudnya struktur sosial, kreativitas budaya dan daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri bangsa; tersebar luasnya pola pengembangan modal budaya dan modal sosial; terfasilitasi tumbuh dan berkembangnya budaya pembelajar yang berorientasi iptek dan kesenian; terkelolanya aset budaya yang dapat dijangkau secara adil bagi masyarakat luas; serta terselenggaranya upaya dan kebijakan pengelolaan keragaman budaya yang koprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk memperkokoh integritas bangsa.
Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan bidang kebudayaan tahun 2005 diletakkan pada upaya untuk mengembangkan tumbuhnya apresiasi terhadap kekayaan budaya nasional; serta memperkuat jati diri bangsa, mengelola keragaman budaya, dan mengembangkan berbagai wujud ikatan kebangsaan, mengembangkan budaya NTB sebagai pendorong pengembangan budaya dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat.

PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) pada tahun 2005 terutama diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prioritas pembangunan sumber daya manusia pada tahun 2005 diletakkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, dan mutu pelayanan sosial dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan pengedalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang mengikuti perkembangan wilayah dan daya dukung lingkungan. Perhatian terbesar akan diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, yaitu penduduk miskin, yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan perbatasan, dan daerah bencana. Upaya tersebut juga didukung dengan pelaksanaan desentralisasi pembangunan SDM dan penerapan good governance di setiap tingkatan pemerintahan dan di setiap satuan layanan sosial dasar. Di samping itu, diupayakan pula peningkatan pembiayaan pembangunan SDM untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan sosial dasar melalui alokasi pembiayaan pemerintah yang lebih memadai dengan pola pembiayaan yang berprinsip pada pemerataan dan keadilan.
Prioritas pembanguanan bidang sumber daya manusia tersebut dijabarkan melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, kesejahteraan sosial, perlindungan anak dan perempuan, pemuda dan olah raga, kependudukan dan keluarga berencana.
Pembangunan pendidikan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tetap memberikan perhatian besar pada peningkatan akses dan pemerataan pendidikan pada semua jenis melalui pemberdayaan sekolah swasta, jalur dan jenjang pendidikan terutama untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan memperhatikan keadilan dan kestaraan gender. Prioritas juga diberikan pada pendidikan anak anak usia dini, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non formal, serta peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
Prioritas pembangunan iptek diarahkan untuk mendorong percepatan proses difusi dan pemanfaatan hasil-hasil iptek bagi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna, serta peningkatan kemudahan akses terhadap fasilitas penyedia iptek. Selain itu prioritas diberikan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dasar dalam bentuk penelitian, mendorong pengembangan penemuan rekayasa IPTEK, dan infrastuktur dasar. Dalam upaya mendorong peningkatan daya saing dan kemandirian dunia usaha dan industri, pembangunan iptek diarahkan pada peningkatan kapasitas iptek sistem produksi serta penguatan kelembagaan iptek dalam upaya penciptaan iklim inovasi serta terbangunnya penguatan kapasitas lembaga litbang.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan masyarakat termasuk bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta penduduk didaerah pelosok perdesaan dan kumuh perkotaan. Untuk itu, pada tahun 2005, pembangunan kesehatan diprioritaskan pada upaya peningkatan lingkungan sehat, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan perbaikan gizi mayarakat. Upaya peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan mayarakat, peningkatan sumber daya kesehatan termasuk peningkatan mutu dan pemerataan tenaga kesehatan, penyediaan dan pengendalian obat dan pebekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan pengembangan kebijakan dan manjemen pembangunan kesehatan termasuk pengembangan sistem informasi kesehatan, serta penelitian dan pengembangan termasuk didalamnya pembangunan dan bantuan terhadap lembaga pendidikan kesehatan.
Pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat rentan lainnya, melalui pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; dan untuk mengembangkan sistem perlindungn sosial yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.
Pemberdayaan perempuan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Sedangkan pembangunan anak diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak, tertama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, serta memberikan kesempatan penuh bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak.
Pembangunan pemuda diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pemuda, melalui pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, serta pengembangan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan pembangunan olah raga diprioritaskan untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani dan mental masyarakat, membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi olah raga melalui pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.
Sementara itu, pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diprioritaskan untuk pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, melalui penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja.
Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui PEMBANGUNAN EKONOMI yang diarahkan terutama untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Sasaran umum pembangunan ekonomi dalam tahun 2005 adalah peningkatan penerimaan daerah, pengembangan dan pembinaan usaha daerah serta peningkatan kerjasama antar daerah. Prioritas pembangunan daerah tahun 2005 adalah:
Pertama, mempercepat reformasi kelembagaan ekonomi untuk meningkatkan kepastian usaha mengarah pada terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan bagi terwujudnya landasan perekonomian yang berdaya saing dan berdaya tahan tinggi.
Kedua, meningkatnya investasi, mendorong peningkatan basis produksi dan ekspor nonmigas serta memperkuat ketahanan pangan dengan penggerak sektor industri yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk insustri yang berbasis sumber daya alam seperti agro, kelautan, pertambangan, dan sumber daya mineral.
Ketiga, meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui pemerataan kesejahteraan dan perluasan kesempatan berusaha terutama bagi penduduk miskin.

Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui PEMBANGUNAN DAERAH yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta mendorong pemanfaatan potensi dan kapasitas maing-masing daerah. Prioritas pembangunan daerah tahun 2005 diletakkan pada upaya-upaya pokok sebagai berikut.
Pertama, meningkatkan penatan ruang dan pengelolaan pertanahan yang didukung oleh penegakan hukum yang adil dan transparan dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat; menyempurnakan sistem pendaftaran tanah, pemberian ijin, dan status ruang yang mudah diakses oleh masyarakat; meningkatkan keserasian tata ruang dan pemanfaatan tanah dengan potensi wilayah dan ekosistemnya; serta memanfaatkan rencana tata ruang sebagai acuan dan perangkat koordinasi pembanguanan antar daerah dan antar sektor.
Kedua, mendorong pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh khususnya di daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh oleh pembangunan seperti pembangunan sarana perhubungan dan lain-lain.
Ketiga, mengembangkan perkotaan dan perdesaan melalui pengendalian pertumbuhan dan disertai dengan upaya untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang ada, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi yang menurunkan kualitas kawasan perkotaan; pengembangan kota-kota menengah dan kota-kota kecil; peningkatan sinergi yang saling melengkapi antara kawasan perkotaan dan perdesaan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat desa dan penyediaan prasarana dan sarana dasar; pengurangan kesenjangan pembangunan antara perkotaaan dengan perdesaan; serta peningkatan kemandirian kota dan desa dalam upaya memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan serta peningkatan pendapatan.
Keempat, mendorong, membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan berbagai upaya guna meningkatkan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
Kelima, meningkatkan kapasitas daerah melalui: penataan kelembagaan yang ada di daerah yang meliputi lembaga eksekutif dan legislatif; peningkatan kemampuan aparatur daerah yang berbasis kompetensi pelayanan prima; pengembangan etika kepemimpinan daerah; peningkatan kemampuan keuangan daerah termasuk penguatan institusi daerah dalam pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dalam menggali potensi sumber keuangan daerah; peningkatan peran serta mayarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan pemerintahan yang efektif dan efieian berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif; serta penataan pembentukan daerah otonom baru.
Keenam, mengembangkan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dalam rangka pemberdayaan mayarakat dengan memberdayakan mayarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta peningkatan penanggulangan kemiskinan; mengembangkan swadaya masyarakat miskin dan rentan sosial; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kewirausahaan di daerah.
Ketujuh, dalam rangka mendorong percepatan pengembangan wilayah, pengembangan transmigrasi merupakan salah satu instrumen yang sangat penting untuk dilaksanakan terutama pada pengembangan kemampuan agribisnis.
Dalam rangka mendorong pembanguanan ekonomi dan pembangunan daerah serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR dilakukan dengan pendekatan wilayah. Hal ini dilakukan melalui penataan ruang dengan memenuhi tuntutan kompatibilitas untuk mengintegrasikan semua lini infrasutuktur yang secara sektoral meliputi transportasi, ketenagalistrikan, perhubungan dan informatika, sumberdaya air, serta perumahan, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan; serta yang secara spasial di perkotaan dan perdesaan; baik yang dibangun oleh pemerintah maupaun masyarakat dengan memperhatikan tingkat perkembangan wilayah dan daerah.
Dalam tahun 2005, sasaran pembangunan bidang infrasturktur diarahkan pada perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana yang sudah ada agar mampu memberi dukungan yang maksimal bagi kegiatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas, kebijakan dana pemerintah untuk rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah ada; meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur; serta menyempurnakan peraturan perundangan untuk mendorong partisipasi swasta serta meningkatkan profesionalisme dalam penyediaan infrastruktur melalui pembinaan penyediaan jasa, dan masyarakat.
Pembangunan transportasi tahun 2005 diarahkan pada pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan pembangunan; jalan dan jembatan; angkutan lalu lintas jalan; angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; angkutan laut; serta angkutan udara.
Pembangunan jalan dan jembatan akan diprioritaskan pada pembangunan pada wilayah selatan Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa, Utara dan Selatan Dompu dan Bima dengan harapan akan mampu membuka potensi wilayah-wilayah yang bersangkutan.
Dalam rangka pemenuhan tenaga listrik bagi kegiatan ekonomi dan rumah tangga, pembangunan kelistrikan tahun 2005 diarahkan pada pembangunan sarana kelistrikan tenaga uap yang dilaksanakan di Tanjung Utara Lombok Barat.
Pembangunan prasarana pengairan dan irigasi pada tahun 2005 diprioritaskan pada upaya-upaya konservasi sumber daya air melalui penanganan rehabilitasi serta pembangunan embung-embung dan waduk; upaya pendayagunaan sumber daya air melalui rehabilitasi, operasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan struktur irigasi dan penyediaan air baku terutama untuk mendukung ketahanan pangan dan memulihkan pelayanan jaringan irigasi serta upaya pengendalian daya rusak air melalui penanganan prasarana pengendali banjir khususnya pada daerah rawan banjir, ruas sungai kritis dan rehabilitasi prasarana sumber daya air akibat bendcana alam serta pengamanan pantai-pantai kristis. Sejalan dengn reformasi kebijakan sumber daya air, peran serta masyarakat ditingkatkan terutama dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air guna menjamin keberlanjutan fungsinya.
Kesejahteraan rakyat ditingkatkan melalui pembanguanan perumahan dan permukiman, peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi sesuai dengan perkembangan wilayah, baik dari segi administratif, sosial-politis, dan sosial ekonomis; peningkatan dan penataan lingkungan pemukiman dengan program prioritas antara lain; peningkatan kawasan agropolitas di 12 lokasi; revitalisasi kawasan histories di 7 lokasi; peningkatan prasarana air bersih pada 26 lokasi; pengembangan kawasan pemukiman di 9 lokasi dan pengembangan kualitas lingkungan kumuh di 7 kawasan.
Pesatnya pembanguan yang selama ini dilakukan mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang cenderung tidak terkendali, tanpa memperhatikan aspek pelestarian dan keberlanjutannya. Sementara itu, kualitas lingkungan hidup terus terdegradasi yang antara lain ditandai dengan turunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Usaha untuk menyelelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungn hidup melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

Dalam kaitan itu sasaran PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP tahun 2005 adalah terpulihkannya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak, tercegahnya kerusakan yang lebih parah, dan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik .
Untuk itu didalam program pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup didaerah perlu dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada pengelolaan dan pelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan bagi sumberdaya alam yang masih dalam keadaan baik melalui pelibatan masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan peran aparatur dalam pengawasan.
Sehubungan dengan itu, prioritas diletakkannya pada upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam, termasuk jasa lingkungan, secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian nasional, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi yang mengarah pada penerapan prinsip-prisnsip pembangunan yang berkelanjutan. Di samping itu, prioritas juga diberikan pada upaya-upaya:
1. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
2. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam yang rusak agar dapat berfungsi kembali dalam mendukung sistem penyangga kehidupan, dan dapat berproduksi kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat;
3. Pengembangan kapasistas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik yang berdasarkan pada prinsip-prisnsip partisipasi dan akuntabilitas termasuk dalam upaya penegakan hukum, pengakuan hak azasi manusia adat dan lokal, perlindungan lingkungan global,
4. Pengendalian pencemaran lingkunan hidup untuk mencegah dan/atau mengendalikan pencemaran lingkungan hidup;
5. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perencanaan pemanfaatan SDA dan perlindungan LH.

Pariwisata

Kabupaten

PETA NTB